Washington, D.C., 4 Juni 2026 – Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (House of Representatives) menyetujui sebuah resolusi yang bertujuan membatasi kewenangan Presiden Donald Trump dalam melanjutkan operasi militer terhadap Iran tanpa persetujuan Kongres. Langkah ini menjadi teguran politik paling signifikan dari Kongres terhadap kebijakan perang pemerintahan Trump sejak konflik dengan Iran dimulai beberapa bulan lalu.
Resolusi tersebut disahkan dengan suara 215 berbanding 208 setelah empat anggota Partai Republik bergabung dengan seluruh anggota Partai Demokrat untuk mendukung pembatasan kekuasaan perang presiden. Jika diberlakukan, resolusi itu akan mewajibkan pemerintah memperoleh otorisasi Kongres atau deklarasi perang resmi untuk melanjutkan keterlibatan militer AS dalam konflik tersebut.
Para pendukung resolusi berpendapat bahwa Konstitusi AS memberikan kewenangan kepada Kongres untuk menyetujui keterlibatan militer jangka panjang. Mereka juga menilai konflik yang berkepanjangan telah menimbulkan korban sipil, meningkatkan ketidakstabilan kawasan, dan berdampak pada perekonomian global.
Sementara itu, Presiden Trump mengecam hasil pemungutan suara tersebut dan menilai langkah Kongres dapat melemahkan posisi Amerika Serikat dalam proses negosiasi dengan Iran. Gedung Putih juga berpendapat bahwa pembatasan tersebut berpotensi mengganggu kewenangan presiden dalam menjalankan kebijakan luar negeri dan keamanan nasional.
Meski lolos di DPR, resolusi tersebut masih harus mendapat persetujuan Senat sebelum dapat menjadi aturan yang mengikat. Pengamat politik menilai peluang penerapannya tetap menghadapi tantangan besar, termasuk kemungkinan veto dari Presiden Trump. Namun demikian, hasil pemungutan suara ini menunjukkan meningkatnya kekhawatiran bipartisan terhadap arah kebijakan perang AS di Timur Tengah.
Sumber: [Al Jazeera – US House of Reuters.